– Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meluncurkan program perluasan kanal aduan masyarakat bertajuk Ngopeni Omah Ngelakoni Sesarengan sebagai upaya mendekatkan pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah.(foto: Istimewa)
NEWSBMSTV-Banyumas – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meluncurkan program perluasan kanal aduan masyarakat bertajuk Ngopeni Omah Ngelakoni Sesarengan sebagai upaya mendekatkan pelayanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Peluncuran program tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Gubernur Menyapa Rumah Rakyat yang digelar di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas, Jumat (14/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan aspirasi warga dapat tersampaikan dan ditangani secara cepat serta tepat.
Taj Yasin menegaskan bahwa rumah dinas dan kantor gubernur sejatinya merupakan “rumah rakyat”. Namun, dengan luasnya wilayah Jawa Tengah—mulai dari Brebes hingga Rembang serta Cilacap—diperlukan pendekatan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kalau hanya mengandalkan kantor di Semarang, waktu 24 jam tidak akan cukup untuk mendengar aspirasi 18 juta warga dengan jarak tempuh yang jauh. Karena itu, kami hadir mendekat ke masyarakat,” ujar Taj Yasin.
Sebagai tahap awal, Pemprov Jateng menempatkan kanal aduan fisik di sejumlah lokasi strategis, yakni di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X, VII, dan III. Lokasi tersebut difungsikan sebagai pusat penerimaan aduan masyarakat, khususnya bagi warga yang belum terbiasa menggunakan kanal digital seperti aplikasi Jateng Ngopeni.
Pemprov Jateng berkomitmen untuk merespons setiap aduan masyarakat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Konsep Sesarengan atau bersama-sama menjadi landasan program ini, yang menegaskan bahwa seluruh persoalan warga akan ditampung, termasuk isu-isu yang secara teknis berada di luar kewenangan provinsi.
Aduan terkait pendidikan tingkat SD dan SMP, misalnya, akan diteruskan kepada pemerintah kabupaten/kota. Sementara persoalan lingkungan seperti aktivitas tambang di lereng Gunung Slamet yang perizinannya berada di tingkat pusat, akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Pemprov Jateng agar tetap mendapat solusi.
Pendekatan lintas kewenangan ini diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah melalui sinergi antarlembaga pemerintahan.
Selain memperluas layanan aduan, Pemprov Jateng juga terus memperkuat Program Kecamatan Berdaya yang telah menjangkau 35 kabupaten/kota. Program ini mencakup penyediaan pos bantuan hukum dan paralegal di tingkat desa untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jateng juga mengedepankan pendekatan perlindungan penyintas dengan mengganti istilah “korban” menjadi “penyintas”, guna menjaga kepercayaan diri serta keberlanjutan pendidikan dan kehidupan sosial mereka.
Pada aspek keadilan gender, Indeks Capaian Gender Jawa Tengah tercatat sebesar 93,00, melampaui rata-rata nasional. Meski demikian, Pemprov Jateng terus mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan yang saat ini berada di angka 61,82 persen.
“Perempuan Jawa Tengah memiliki potensi besar, dengan rata-rata lama sekolah yang lebih baik dibanding laki-laki. Kami ingin perempuan-perempuan berdaya ini benar-benar mengawal pembangunan Jawa Tengah,” pungkas Taj Yasin.
Melalui program Ngopeni Omah Ngelakoni Sesarengan, Pemprov Jateng menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berpihak pada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Penulis/Editor: Ari Nugroho